Fair Play Kunci Kondisifitsd Pilkada

Kabupaten Kebumen : ”Tingkat kehadiran pemilih hanya 66,7% . 30,3% pemilih menyatakan tidak akan datang ke TPS, dan 56% pemilih yang menerima barang atau uang belum tentu memilih seperti yang diinginkan pemberi uang/barang pada Pilkada Serentak 9 Desember 2015 mendatang” kata Teguh Yuwono dalam paparannya di acara Focus Group Discussion (FGD) di Gedung PKK Ungaran Semarang, Rabu kemarin. Berdasarkan riset atau penelitian yang dilakukan Teguh Yuwono tersebut, maka diperkirakan kehadiran pemilih hanya berkisar antara 60-70%. Teguh Yuwono juga menyampaikan fakta dalam penelitiannya bahwa 35,4% pemilih tidak percaya bahwa Pilkada dapat merubah hidupnya.

        Selain Teguh Yuwono, acara FGD yang diselenggarakan oleh DPRD dengan tema “Menjaga Kondusifitas Jawa Tengah dalam Pilkada Serentak” tersebut juga menghadirkan nara sumber Joko Purnomo, Ketua KPU Provinsi Jateng, Sriyanto Saputro dari Komisi A DPRD Jateng.

       Senada dengan Teguh Yuwono, Sriyanto Saputro, mantan Pemred Harian Suara Merdeka yang juga mantan Panwas Provinsi Jateng, memaparkan tentang “Perlunya Fairpaly masing-masing pemangku kepentingan-sebagai kunci menjaga kondusifitas Pilkada. Pasangan Calon & Timses perlu kedewasaan tentang arti pentingnya Pilkada. Penyelenggara (KPU dan Panwas) butuh professional dalam melaksanakan tugas dan menjaga netralitas dan masyarakat/pemilih tidak mudah terprovokasi melalui pendidikan politik yang baik” jelas Sriyanto. Sriyanto menambahkan, bahwa kasus-kasus yang muncul beberapa waktu lalu, seperti keterlambatan anggaran dari pemkab, banyaknya APK illegal, bocoran soal debat Paslon, keterlibatan PNS dalam Pilkada dan beberapa kasus lain yang muncul adalah bentuk nyata karena masing-masing pemangku kepentingan bertindak kurang professional dan mematuhi segala ketentuan perundangan.

      Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo memandang “Perlunya pemaknaan demokrasi secara luas, bukan secara sempit yang hanya diartikan “dari, oleh dan untuk, tetapi harus dimaknai sebagai suatu strategi untuk memperkuat sistem politik dan infrastrukturnya. Perlunya sistem politik identitas, sehingga harapan kita akan dapat mewujudkan Pilkada yang berbudaya” jelasnya. Munculnya beberapa kasus diakuinya sebagai dampak, banyaknya kekosongan aturan, karena Undang-undang yang dibuat terlalu tergesa-gesa. Tetapi Joko menyakini, dengan membudayakan khusnudhon (berprasangka baik), maka akan dapat membangun suatu sistem yang baik, karena di hati kita selalu tumbuh rasa optimis.